Kajian Kritis Agama Lokal8 menit

Please log in or register to like posts.
News
agama lokal

 Dalam studi agama, agama lokal sudah menjadi salah satu tema yang berkembang, sekalipun di antara perdebatannya adalah representasi agama lokal belum memadai, khususnya jika dibanding dengan agama-agama yang dikategorikan dalam kelompok agama dunia, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya. Banyak sarjana yang memiliki perhatian khusus terhadap isu agama lokal bahkan berpandangan bahwa representasi agama lokal bukan hanya tidak memadai, tetapi juga seringkali dimisrepresentasikan. Agama lokal diteliti, dikaji, dijelaskan, dan diajarkan berdasarkan pada definisi agama yang dipengaruhi oleh agama dominan (Cox 2007; Harvey 2000; Tafjord 2013).

 Di Indonesia, tema agama lokal juga telah menjadi bagian dari studi agama. Kajian agama lokal di Indonesia sebenarnya juga telah berlangsung lama. Tulisan Rachmat Subagja, Agama Asli Indonesia (1981), adalah contoh, dan bahkan telah diawali sejak masa penjajahan (Kruyt 1906; 1915). Akan tetapi, politisasi agama baik di masa penjajahan maupun paska-kolonial, yang akibatnya sekarang misalnya hanya 6 (enam) agama yang diakui, menjadikan kajian agama lokal lebih sering digambarkan sebagai agama yang perlu berubah, dan bahkan ditinggalkan. Kebijakan-kebijakan politik, khususnya pada masa rejim Orde Baru, telah berperan sangat signifikan dalam menentukan studi agama di Indonesia. Pengakuan negara terhadap hanya enam agama (dunia) yang diakui telah membuat kajian agama lokal seakan asing.

 Era reformasi telah menyediakan struktur kesempatan politik bagi perkembangan kajian agama lokal. Pewacanaan isu masyarakat lokal—yang mencakup banyak aspek dari hak-hak sipil mereka– dan aliran kepercayaan—yang sejak awal kemerdekaan hingga hari ini telah diperlakukan secara diskriminatif dalam banyak kasus dan isu– di masa Reformasi berperan secara signifikan pada pengembangan kajian agama lokal dalam studi agama. Alasannya adalah karena pewacanaan isu tersebut banyak berkaitan langsung dengan studi agama secara umum dan agama lokal secara khusus. Kasus kelompok aliran kepercayaan yang misalnya dikategorikan oleh negara bukan sebagai agama dan karenanya ditempatkan di kementerian berbeda dengan yang diakui sebagai agama adalah contoh keterkaitan yang kongkrit. Kasus tersebut memang merupakan masalah politik, tetapi justifikasi argumen yang digunakan adalah terkait dengan pendefinisian agama.

 Sam Gill, ahli agama lokal orang Asli Amerika, dengan sangat tegas menyatakan bahwa seorang peneliti harus memasuki kehidupan orang yang agamanya dikaji. Agama yang dikaji harus diteliti sebagaimana penganut memahami dan mempraktikkannya (Gill 1982: 1). Gill pada dasarnya menjelaskan bahwa pengkajian agama harus menggunakan pendekatan “humanistic”. Pendekatan ini menuntut perspektif bahwa setiap gagasan dan aktifitas seseorang atau komunitas yang dikaji adalah bentuk kreatifitas manusia. Asumsi dasarnya adalah setiap orang dan komunitas selalu diperhadapkan dengan berbagai masalah eksistensi dan keberlanjutan hidupnya. Mereka selalu dituntut untuk dapat mengatasi masalah yang dihadapi agar keberlanjutan hidupnya terjamin. Pengalaman-pengalaman hidup sehari-hari adalah media setiap orang dan komunitas dalam menempa diri, mengkonstruksi gagasan dan praktik, sekali lagi, agar keberlangsungan sejarah hidup mereka terjamin. Melalui bangunan gagasan dan praktiknya, apa pun dan bagaimana pun itu, seseorang atau suatu komunitas membentuk dan memahami makna hidupnya. Konteks sejarah hidup komunitas tersebut, secara metodologis, harus menjadi acuan utama dalam memahami suatu komunitas, termasuk agamanya. Dalam metodologi penelitian ilmu sosial, perspektif humanistic ini disebut dengan kajian empiris (empirical study): penelitian yang memusatkan perhatian pada sejarah dan pengalaman hidup keseharian komunitas sebagai syarat untuk memahami suatu komunitas, termasuk agamanya.

Baca Juga:   Duta Lombok dan Misi Kristenisasi

 Selain perspektif humanistic, kajian agama juga penting menggunakan pendekatan interdisiplin. Agama, sekalipun telah disimplifikasi sebagai sebuah dimensi kebudayaan yang unik –berbeda sama sekali dengan dimensi yang lain, adalah fenomena kemanusiaan yang kompleks. Ia, paling tidak, dapat dilihat selalu berkaitan dengan dimensi lain. Untuk kajian agama lokal (tetapi juga kajian agama pada umumnya), pendekatan interdisiplin ini menjadi penting karena agama lokal telah dijadikan subyek kajian di banyak disiplin seperti sejarah, antropologi, sosiologi, filsafat, psikologi, dan teologi, dengan pendekatan, fokus, dan penekanan yang berbeda-beda. Kajian agama lokal bahkan juga telah dikembangkan dalam disiplin ilmu lingkungan, kehutanan, hukum, dan banyak lagi yang lainnya, sekalipun istilah yang dipakai bukan “agama”. Di antara istilah-istilah yang digunakan, misalnya, seperti tradisi lokal, adat, kearifan lokal, dan seterusnya. Bangunan pengetahuan dari berbagai disiplin tersebut penting untuk melihat fenomena agama lokal secara holistik. Berkaitan dengan itu, karakter agama lokal adalah keterkaitannya dengan dimensi-dimensi hidup lainnya seperti ekonomi, politik, kesenian, dan keseharian lainnya. Kompleksitas itulah yang menuntut pendekatan interdisiplin. Misrepresentasi agama lokal dalam literatur bahwa agama lokal itu simpel dan sederhana, kolot, dan irasional, harapannya dapat diatasi dengan pendekatan interdisiplin.

 Kajian agama (lokal) juga harus menggunakan pendekatan “lintas-budaya” (cross-cultural). Pendekatan ini tidak terbatas pada sekadar membandingkan dua budaya sebagai subyek kajian, misalnya budaya A dibandingkan dengan budaya B, tetapi juga menuntut perlunya dialog antara peneliti dengan yang diteliti. Peneliti perlu mengakui bahwa mereka juga memiliki budayanya sendiri yang terbangun melalui proses sejarah hidupnya, sebagaimana mereka yang diteliti. Seorang sarjana atau peneliti agama penting menyadari bahwa di kepalanya telah terbangun pengetahuan tentang agama yang dikembangkan di sepanjang karirnya. Bangunan pengetahuan peneliti tersebut perlu dipahami sebagai sesuatu yang dikonstruksi dalam konteks sejarah tertentu, dan karenanya unik dan bagian dari keragaman pengetahuan. Pengetahuan tersebut akibatnya harus didialogkan dengan pengetahuan yang diteliti. Pengetahuan tersebut harus terbuka, tidak boleh tertutup. Definisi agama, misalnya, yang telah bertahun-tahun diformulasikan oleh sang peneliti, dengan pendekatan lintas budaya, harus diperlakukan secara longgar dan terbuka ketika bertemu dengan yang diteliti/dikaji. Re-definisi agama dan berbagai istilah lain yang melekat padanya harus selalu dimungkinkan setiap kali bertemu (berdialog) dengan yang diteliti.

 Seperti halnya humanistic dan interdisiplin, pendekatan lintas budaya dikonsepkan untuk mengatasi hegemoni paradigma agama dunia yang dipersoalkan sebelumnya, termasuk hegemoni berbagai kategori dan konsep yang melekat pada paradigma tersebut, seperti sakral/profan, spiritualitas, dan transendental. Konsep sakral, misalnya, yang dibedakan dengan konsep profan, dipopulerkan oleh Durkheim (yang sakral adalah yang menekankan solidaritas, dan karenanya masyarakat itu sendiri) dan Eliade (yang sakral adalah yang berhubungan dengan ketuhanan), bahkan dianggap identik dengan agama itu sendiri. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa konsep sakral tersebut tidak dipahami oleh banyak komunitas (beragama): komunitas-komunitas tersebut dalam memahami diri dan praktiknya tidak dapat membedakan antara kategori sakral dan profan. Jangankan penganut agama lokal, sebagian orang Islam sendiri, yang agamanya dikategorikan sebagai agama dunia, menganggap bahwa Islam, agamanya, adalah way of life, yang maknanya adalah agama terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari yang melampaui ruang dan waktu. Akan tetapi, oleh karena hegemoni konsep tersebut, hanya sebagian praktik-praktik Islam yang dianggap sakral, dan sebagiannya profan. Akibatnya, praktik-praktik profan, yang bagi pelaku adalah sakral, kemudian diteorikan sebagai “sakralisasi” dan “komodifikasi” karena pada dasarnya menurut teori tersebut tidaklah sakral. Penganut agama lokal umumnya, misalnya, memahami bahwa praktik ekonomi dan politik mereka adalah religious (Maarif 2014), atau dimensi praktik agama adalah praktik keseharian (Maarif, 2012). Konsep sakral/profan dominannya memandang bahwa praktik ekonomi adalah profan. Dan akibatnya kemudian adalah praktik agama lokal yang manifestasinya termasuk dalam kehidupan sehari-hari dianggap bermasalah, aneh, dan membingungkan. Sekali lagi, pendekatan humanistic dan cross-cultural adalah untuk mengatasi masalah tersebut.

Baca Juga:   Pesta Demokrasi, Masihkah Memberi Arti?

 Dalam praktiknya, tidak akan banyak membantu jika peneliti, misalnya, secara polos bertanya tentang agama lokal kepada masyarakat yang telah “dipaksa” untuk menggunakan definisi agama oleh negara. Mereka akan memberi jawaban sebagaimana yang dikehendaki oleh negara. Jika mereka, misalnya, ditanya mengenai sistem kepercayaan (salah satu elemen utama yang ditekankan dalam paradigma agama dunia) mereka, mereka seringkali menjelaskannya tanpa pembedaan dengan penjelasan penganut agama dunia. Atau, mereka biasanya mengatakan, “sama seperti Islam” (bagi yang berafiliasi ke Islam), atau “sama seperti Kristen” (bagi yang mengasosiasikan diri dengan Kristen), betapa pun unik dan berbedanya praktik keagamaan mereka.

 Tiga pendekatan di atas, tentu saja, tidaklah baru dalam ilmu sosial. Tetapi menegaskannya sebagai upaya mengatasi pengaruh paradigma agama dunia yang hegemonik adalah penting. Tiga pendekatan tersebut menuntut kita untuk mempertanyakan kembali bangunan pengetahuan tentang agama lokal yang telah direpresentasikan melalui lensa-lensa agama dunia. Tiga pendekatan tersebut memproyeksikan pengetahuan baru, karena subyek kajiannya dilihat sebagai realitas baru, yang juga memiliki dinamika perubahan, sebagaimana agama-agama dunia lainnya yang diklaim lebih modern.

 Selain pendekatan atau metodologi di atas, investigasi terhadap “pandangan dunia” (worldview) masyarakat lokal juga diperlukan untuk menangkap dan mengungkapkan agama lokal mereka. Memulai investigasi agama lokal dengan “pandangan dunia” juga dimungkinkan untuk melepaskan diri dari keterikatan pada paradigma agama dunia, karena konsep dan kategori yang digunakan tidak harus secara langsung terkait dengan konsep “agama” yang telah dimapankan oleh paradigma agama dunia.

 Adapun yang kita simpulkan di sini adalah paradigma agama dunia harus dipersoalkan, tetapi tidak berarti harus ditolak secara total. Betapa pun bermasalahnya, paradigma tersebut tetap applicable pada banyak kasus. Banyak penganut agama lokal telah mengadopsi paradigma agama dunia. Praktik-praktik lokal seperti bersih desa, nyadran, selametan, dan lain-lainnya, seringkali diartikulasikan dengan paradigma agama dunia oleh praktisionernya sendiri. Di antara penjelasannya, misalnya, adalah praktik-praktik tersebut adalah praktik Islam. Untuk selametan, misalnya, ia adalah bentuk doa kepada Allah agar pelakunya (Muslim) diberi keselamatan oleh Allah. Adapun rangkaian-rangkaian acara yang melibatkan sesajen, misalnya, adalah sekedar “tradisi” dan bukan merupakan inti. Untuk kasus seperti ini, paradigma agama lokal tentu tidak dapat dipaksakan. Atau, sering juga ditemukan bahwa dalam praktik selametan, misalnya, terdapat beberapa praktik yang dijelaskan dengan paradigma agama dunia, tetapi beberapa praktik lainnya yang masih tetap menjadi bagian dari selametan dijelaskan dengan paradigma agama lokal.

 Tiga tema pembahasan di atas juga dapat membantu pengkaji untuk mendiskusikan kasus-kasus terkait dengan tanah adat, hutan adat, hak ulayat. Paradigma agama lokal dapat menjelaskan keterikatan masyarakat adat terhadap tanah adat dan hutan adatnya. Mereka memiliki berbagai aturan, misalnya, agar hutannya tidak dibabat, sekalipun misalnya mereka tampak tidak memperoleh keuntungan ekonomis secara langsung. Paradigma agama lokal bahkan dapat menawarkan pengembangan kajian agama lokal dengan paradigma agama lokal dalam kaitannya dengan lingkungan, ekologi, dan ekowisata. Tema-tema yang terakhir ini, selain memang memiliki keterkaitan isu, adalah di antara strategi untuk menemukan celah di mana kajian agama lokal dapat semakin dikembangkan, dan juga strategi untuk mengadvokasi masyarakat adat, yang tanahnya telah banyak dirampas atas nama pembangunan, kemajuan, kepentingan ekonomi, dan lain-lain. Jika perampasan tersebut umumnya berdampak pada pengrusakan lingkungan, banyak masyarakat adat yang terus berusaha mempertahankan tanah dan hutannya, menunjukkan peran pentingnya dalam melestarikan lingkungan, karena paradigma agama lokalnya yang kental.

Baca Juga:   Ketergantungan dan Hakikat Diri

Referensi: Samsul Maarif dkk. 2016. Studi Agama di Indonesia: Refleksi Pengalaman. Jogjakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.

 

 Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahit tawfiq wal hidayah, wassalamu ‘alaikum wa rahmatullah ta’ala wa barakatuh.

 

Sumber ilustrasi: http://makassar.tribunnews.com

Reactions

Nobody liked ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *