Antrean Eksekusi Mati: Bukti Jaminan Keamanan Tak Terpenuhi6 menit

Please log in or register to like posts.
News

 Tuti Tursilawati, TKI asal Majalengka, berangkat ke Arab Saudi pada 2009. Tujuannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tuti bekerja sebagai penjaga lansia pada sebuah keluarga di Kota Thaif. Di sana, ia bekerja selama 8 bulan dengan sisa gaji tak dibayar 6 bulan.

 Eksekusi mati Tuti Tursilawati oleh pemerintah Arab Saudi tanpa pemberitahuan atau notifikasi terlebih dahulu kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) menuai protes berbagai pihak.

 Tuti Tursilawati sebelumnya telah menjalani proses hukuman yang cukup lama, yakni sekitar tujuh tahun. Ia dituduh  atas kasus pembunuhan kepada majikannya, Suud Malhaq Al Utibi, pada 2010.  Setelah membunuh korban, Tuti Tursilawati kabur ke Mekkah dengan membawa perhiasan dan uang 31.500 riyal Arab Saudi milik majikannya. Dalam perjalanannya ke Mekkah, Tuti diperkosa 9 pemuda Arab Saudi. Mereka juga mengambil perhiasan dan uang yang dibawa Tuti. Sembilan pemuda tersebut telah ditangkap dan dihukum sesuai ketentuan hukum Arab Saudi.

 Sebelumnya, Tuti Tursilawati sudah divonis hukuman mati pada Juni 2011. Dalam beberapa sumber pemberitaan media, Tuti terpaksa melakukan pembunuhan itu karena kerap mendapat pelecehan seksual dari majikannya.

 Perwakilan LBH Jakarta, Oky Wiratama mengatakan pihaknya mendorong Pemerintah Indonesia melaporkan eksekusi mati tanpa notifikasi Tuti Tursilawati di Arab Saudi ke PBB. Menurut Oky, pelaporan tersebut didasarkan Pemerintah Arab Saudi yang melanggar Konvensi Wina tahun 1963 dan tidak adanya perubahan sistem hukum yang dapat melindungi pekerja migran Indonesia, termasuk Tuti Tursilawati.

 Selain itu, lanjut dia, Pemerintah Arab Saudi melanggar Konvensi Wina karena tidak adanya pemberitahuan eksekusi mati Tuti Tursilawati kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di sana. “Wajib memberikan notifikasi terhadap WNI yang ditangkap, ditahan, atau dieksekusi. Jika tidak, maka melanggar dan hukum internasional harus dipatuhi,” ujarnya. Di sisi lain, pemberian hukuman atau eksekusi mati juga tidak layak bagi buruh migran. Pasalnya, hal itu melanggar hak untuk hidup dan sudah diatur dalam Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik.

 

 

Kesedihan yang mendalam

 

Ibunda dari Tuti Tursilawati itu, berkali-kali mengucap tanya.

“Mengapa anak saya dihukum mati? Dia korban perkosaan, mengapa bukan yang memerkosa yang dihukum, malah dia yang dieksekusi mati?” ungkap Iti lirih saat dijumpai di rumahnya di Desa Cikeusik, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Rabu (31/10/2018).

 Adanya kasus eksekusi mati tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada keluarga membuat ibunda Tuti Tursilawati tersebut terkejut dan tak habis fikir.

“Saya kaget dan sempat enggak percaya karena infonya sangat mendadak,” tambah Iti.

 Pasalnya, pasca-eksekusi mati, jenazah Tuti Tursilawati tidak bisa dipulangkan ke Indonesia. Dia mengaku hanya menerima informasi bahwa jenazah anak sulungnya tersebut telah diurus Kerajaan Arab Saudi.

“Soal jenazah Tuti sudah diurus dan dikubur di Arab,” ujar Iti.

 Menurut dia, kabar pemakaman jasad Tuti diterima berbarengan dengan informasi bahwa Tuti telah dieksekusi mati.

“Sedih iya, kecewa juga iya, apalagi informasinya sangat mendadak,” ujarnya.

 Tak hanya bagi keluarga Tuti, hal ini menjadi pukulan tersendiri bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama bagi sanak keluarga yang bekerja ke negri orang. Farouk Abdullah Alwyni, Ketua Biro Pelayanan Luar Negeri dan Diplomasi Publik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, sudah seharusnya Pemerintah Indonesia melayangkan protes keras terhadap otoritas di Arab Saudi, karena sikapnya yang tidak melihat Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang devisa negara (ke Arab Saudi) dari haji dan umrah.

“Tapi protes saja tidak cukup, petugas KBRI atau KJRI Jeddah harus lebih berani dalam menghadapi pihak Arab Saudi terkait perlindungan TKI di sana, karena eksekusi mati tanpa notifikasi bukan kali ini saja,” katanya di Jakarta, kemarin.

 Menurut Farouk yang sempat mukim di Arab Saudi, ada kesan pihak Arab Saudi meremehkan petugas Indonesia di sana terkait persoalan WNI. Berbeda jauh perlakuannya terhadap warga dari negara-negara Eropa atau Amerika yang teribat kasus hukum, pihak otoritas Arab Saudi bertindak hati-hati.

“Saya mengimbau petugas KBRI atau KJRI lebih ‘fight’ lagi, ‘all out’ dalam membela dan melindungi WNI di Arab Saudi. Kalau perlu tarik semua staf agar Indonesia tidak diremehkan,” ujar ChairmanCenter for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) ini.

 Farouk menilai, kasus eksekusi mati Tuti tanpa notifikasi ini menjadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi diplomasi luar negeri yang ada sekarang ini agar bisa lebih aktif dan berani mengenai proses hukum terhadap WNI.

Baca Juga:   Peluang ke Naga Kecil Asia

 Sementara itu, Risca Dwi dari Lembaga Solidaritas Perempuan menyatakan, kasus eksekusi mati Tuti Tursilawati juga menunjukkan kebijakan negara yang memiskinkan hak perempuan. Hal itu terjadi lantaran budaya patriarki di masyarakat sekitar maupun tempat kerja.

“Budaya tersebut melahirkan kekerasan dan pelanggaran hak sebagai pekerja,” kata Risca.

 

Islam solusi paripurna

 

 TKW (Tenaga Kerja Wanita) adalah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) perempuan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. TKW sering disebut pahlawan devisa karena dalam setahun dapat menghasilkan devisa 60 triliun rupiah (data 2006). Namun, berbagai masalah sering menimpa TKW baik di dalam maupun di luar negeri. Misal : pelecehan seksual, perkosaan, penganiayaan fisik (kekerasan), pembunuhan, pemotongan upah, dan pungutan liar oleh pejabat dan agen terkait. Bahkan sepanjang tahun 2009-2010 saja, disebut-sebut hampir sekitar 4000 TKW menjadi korban penipuan, pemerasan, pelecehan seksual, kekerasan, hingga pembunuhan.

Bagaimanakah Hukum Menjadi TKW di Luar Negeri bagi Wanita ??

 Menjadi TKW yang bekerja di luar negeri hukumnya haram, berdasarkan 2 (dua) alasan utama : Pertama, karena TKW telah bekerja di luar negeri tanpa disertai mahram atau suaminya. Padahal syara’ telah mengharamkan seorang perempuan muslimah melakukan perjalanan (safar) sehari semalam tanpa disertai mahram atau suami, meski untuk menunaikan ibadah haji yang wajib. (Imam Hasan Abul ‘Ainain; ‘Amal Al-Mar`ah fi Mizan Al-Syari’ah Al-Islamiyah, hal. 42; M. Ali al-Bar, Amal Al-Mar`ah fi Al-Mizan, hal. 29; Riyadh Muhammad Al-Musaimiri; ‘Amal Al-Mar`ah Bayna Al-Masyru’ wa Al-Mamnu’, hal. 22; Taqiyuddin an-Nabhani, An-Nizham al-Ijtima’i fi Al-Islam, hal. 35).

 Dalam masalah ini Imam Ibnu Qudamah menyatakan siapa saja perempuan yang tidak punya mahram dalam perjalanan haji, tidak wajib naik haji. (Al-Mughni, 5/30). Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW., ”Tidak halal perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan perjalanan selama sehari semalam kecuali disertai mahramnya.” (H. R. Bukhari no. 1088; Muslim no. 1339; Abu Dawud no. 1723; Tirmidzi no. 1170; Ibnu Majah. no 2899; Ahmad no. 7366)

 Berdasarkan hadits ini, haram hukumnya menjadi TKW di luar negeri. Karena umumnya TKW tidak disertai mahram atau suaminya dalam perjalanannya ke luar negeri. TKW itu pun tetap dianggap musafir yang wajib disertai mahram atau suaminya, selama dia tinggal di luar negeri hingga dia kembali ke negeri asalnya (Indonesia). (Mahmud Abdul Lathif Uwaidhah, Al-Jami’ li Ahkam Al-Shalah, 2/337).

 Kedua, menjadi TKW juga haram ditinjau dari segi lain, yaitu keberadaan TKW telah menjadi perantaraan munculnya berbagai hal yang diharamkan syara’. Misalnya, terjadinya pelecehan seksual, perkosaan, kekerasan, pembunuhan, pemotongan upah, dan pungutan liar. Semua ini telah diharamkan oleh syara’ berdasarkan dalilnya masing-masing. Maka, menjadi TKW hukumnya haram berdasarkan kaidah fiqih Al-Wasilah ila al-Haram Muharramah (segala perantaraan yang mengakibatkan terjadinya keharaman, hukumnya haram). (M. Shidqi Burnu, Mausu’ah Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, 12/199). Atas dasar dua alasan ini, haram hukumnya menjadi TKW yang bekerja di luar negeri. Pengiriman TKW ke luar negeri pun wajib dihentikan, sesuai kaidah fiqih Adh-Dharar Yuzaal (segala macam bahaya wajib dihilangkan). (Imam Suyuthi, Al-Asybah wa Al-Nazha`ir, hal. 83; M. Bakar Ismail, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah Bayna Al-Ashalah wa Al-Taujih, hal. 99) (Fatwa Ustadz Siddiq Al- Jawi)

 Hal ini pun tak akan terjadi ketika pihak Negara lebih tegas terhadap jaminan keamanan dan lapangan pekerjaan yang luas untuk para masyarakat lokal sehingga tidak perlu keluar negeri untun memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan masyarakat lokal bisa bekerja dengan hasil dan lapangan yang telah disediakan oleh pihak pemerintah.

Baca Juga:   Serba-Serbi Nasihat Anti Jomblo

 

Sumber ilustrasi: https://internasional.kompas.com/

Reactions

Nobody liked ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *